Kapan KPK Turun Ke DPRD, Rakyat Menunggu

Jika diikuti perkembangan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun cukup menggembirakan jika ditilik pada jajaran atas. Jika dilihat jajaran menengah, belum banyak tersentuh apalagi jajaran bawah. Atau memang jajaran menengah itu bukan lagi urusan KPK sudah masuk ke bidang urusan jaksa dan polisi? Tapi bagaimana pun bukan hanya tingkat atas yang korupsi tapi lebih banyak di jajaran menengah, karena memang bidang kegiatan lebih banyak di jajaran itu. Pertanyaan dari rakyat adalah apakah hanya jajaran atas saja yang menjadi sasaran KPK? Jika ikut jajaran menengah kapan pula turun ke sana?

Ada orang tua membisikkan kepada orang muda saat menghadiri upacara perayaan 17 Agustus yang baru lalu, kapan KPK turun ke DPRD ? Orang muda itu menjawab sekaligus bertanya, apa memang KPK itu ikut berperan menyelidiki tugas DPRD di provinsi, kabupaten dan kota ? Orang tua itu menjelaskan, setahu saya, tidak ada batasan tugas dari KPK.

Kalangan atas, menengah dan bawah, sama saja, karena kejahatan keuangan negara itu sama- sama merugikan negara dan bangsa. Bahkan sudah bertekad korupsi itu adalah musuh negara yang harus diperangi. Jika demikian tentu hanya menunggu waktu kapan mereka turun ke level menengah dan sudah memeriksa beberpa gubernur, walikota dan bupati. Bahkan anggota DPRD pun sudah ada yang terseret dan dihukum.

Memang belakangan ini sedang memanas dan ramai dalam kaitan kucuran dana yang mengalir ke DPR dan pejabat lain. Bidikan ke sana bukan berarti menghentikan pemeriksaan mengenai BLBI dan kejahatan lainnya. Jalan terus hanya tidak dibuat terbuka, demi ketenangan pemeriksaan.

Saya selaku rakyat mengharapkan agar KPK turun juga ke DPRD karena daerah cukup banyak, perlu waktu yang lebih banyak lagi. Memang korupsi ditingkat atas lebih banyak secara perorangan, tapi jika korupsi di DPRD atau daerah tidak sebanyak yang di pusat secara perorangan.

Tapi jika dijumlah dari seluruh daerah, tentu akan jauh lebih banyak lagi. Satu contoh seorang anggota DPR terima Rp300 juta uang sogok, seorang anggota DPRD terima Rp 3 juta tapi yang menerima seperti itu ada 2000 anggota DPRD. Tiga juta tidak seberapa, tapi dikumpulkan yang habis uang megara/rakyat sudah Rp6 miliar. Itulah namanya yang kecil itu lebih besar jumlahnya. Apa ini dibiarkan karena diucapkan terima suap Rp3 juta jadi dianggap sepele? Berapa banyak menerima yang serupa?

Semoga harapan rakyat ini dapat didengar dan diterima akal sehat pihak penegak hukum apakah polisi, jaksa terlebih KPK. Lihat kerugian negara secara keseluruhan. Bukan sepotong-sepotong seperti kepala dinas membagi-bagi proyek supaya tidak terkena wajib tender.

Terlalu banyak akal-akalan di negara ini, untuk menguras uang rakyat demi kantong pejabat. Karena itu KPK sudah perlu segera turun ke DPRD karena di sana juga sering kucuran dana dalam meloloskan proyek. ketika membicarakan anggaran. setiap tahun. ( Marihot Siagian di Glugur Medan )

Petinggi Golkar-PDIP Bertemu Di Ancol

Jakarta ( Berita ) : Tokoh utama dua partai besar yang menguasai parlemen, Partai Golkar dan PDI Perjuangan, bertemu di Silaturahmi Nasional (Silatnas) Dewan Penasihat (Wanhat) Partai Golkar di Ancol Jakarta Utara, Senin [25/08] .

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:”"; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} SILATURAHMI.: Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar, Surya Paloh (kanan) disaksikan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla (2 kanan), Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono (kiri) dan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDIP, Taufik Kiemas (2 kiri) mengangkat palu gong saat membuka acara Silaturahmi Nasional Dewan Penasihat Partai Golkar 2008 di Jakarta, Senin (25/8). Silaturahmi itu digelar guna meningkatkan kemampuan Dewan Penasihat Partai Golkar untuk memenangkan Pemilu 2009 di mana Golkar menargetkan perolehan suara Pemilu 2009 sebesar 30 persen. ( Photo Ant )

Tokoh PDI Perjuangan yang hadir, yaitu Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas, Sekjen PDIP Pramono Anung, Ketua DPP PDI Perjuangan Panda Nababan dan Maruarar Sirait.

Sedangkan dari Partai Golkar hadir jajaran Dewan Penasihat yang dipimpin Ketuanya, Surya Paloh, Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla serta pengurus DPP Golkar lainnya, seperti Wakil Ketua Umum Agung Laksono, Ketua DPP Golkar Theo Sambuaga dan Priyo Budi Santoso.

Silatnas ini diikuti sekitar 500 tokoh Golkar se-Indonesia. Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Penasihat Partai Demokrat (PD) tidak menghadiri pertemuan tersebut. Taufiq Kiemas menyambut baik Silatnas Wanhat Golkar yang mempertemukan pimpinan kedua partai besar. Pertemuan seperti ini penting untuk membicarakan kemungkinan kerjasama menghadapi agenda politik ke depan, khususnya Pemilu 2009.

Taufiq mengisyaratkan bahwa PDI Perjuangan membuka peluang berkoalisi pada Pemilihan Presiden. Dia menyatakan, pihaknya tidak terlalu memikirkan apakah Golkar atau PDIP yang memenangi Pemilu, tetapi yang penting kedua partai menjalin kerjasama.

Taufiq yakin, pemenang Pemilu 2009 akan dipegang Golkar atau PDIP. “Saya tidak tahu apakah PDI Perjuangan atau Golkar. Tetapi yang lain (di luar kedua partai) pasti kalah,” katanya. Dia menyatakan, kerjasama itu harus dijalin sejak sekarang, yaitu sebelum Pemilu berlangsung. Kerjasama itu tidak mungkin tanpa dirintis dari sekarang.

Taufiq mengemukakan, sulit bagi kedua partai bekerjasama bila dilakukan setelah Pemilu 2009. Surya Paloh juga mengapresiasi kehadiran Taufiq Kiemas dalam Silatnas Wanhat Partai Golkar. Surya juga mengisyaratkan kemungkinan terjadinya kerjasama kedua partai. “Kita membutuhkan aliansi strategis dengan PDI Perjuangan,” katanya.

Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso lebih mempertegas kemungkinan kerjasama itu. Bahkan ada pemikiran untuk menciptakan duet JK-Mega atau Mega-JK. Namun hal itu baru sebatas pemikiran yang belum pernah dibahas secara resmi oleh Golkar karena untuk menjalin koalisi masih harus dibicarakan dalam forum resmi partai. Untuk menentukan koalisi, kata Priyo, juga masih harus ditentukan berdasarkan hasil Pemilu 2009.

Pemerintah Jangan Ekploitasi Papua Semata

Pengetahuan Indonesia atau LIPI Dr Muridan S Widjojo menyatakan, pemerintah mestinya memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat Papua untuk lebih cepat berkembang.

Salah satu caranya adalah dengan memberi kesempatan bagi pemerintah daerah Papua untuk menangani permasalahan dan kebutuhan akan membuat Papua sesuai aspirasi masyarakatnya.

“Selama ini pemerintah hanya mengeksploitasi sumber daya alam Papua saja, tanpa memberikan sesuatu yang memadahi untuk perkembangan dan kemajuan Papua,” kata Muridan di Jakarta, Selasa (26/8).

Muridan menambahkan, sebagai penyumbang pendapatan negara terbesar Papua seharusnya diberikan fasilitas yang sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, baik sarana dan prasarana.

“Semua sarana dan prasarana yang ada di daerah lain di Indonesia juga harus dibangun di Papua. Baik dalam hal politik maupun ekonomi,” katanya.

Ia memberi contoh, kalau Nanggroe Aceh Darussalam boleh mempunyai partai lokal, bahkan terbentuk enam parpol lokal, tetapi itu tidak bisa dilaksanakan di Papua.

Keberadaan parpol lokal diharapkan lebih bisa menjaring aspirasi masyarakat luas Papua untuk membangun daerahnya. Sebab, tambah Muridan, selama 10 tahun reformasi dijalankan rakyat Papua belum mengalami perubahan berarti. “Kondisi mereka masih stagnan, tidak ada yang berubah. Karena aspirasinya jarang didengar pemerintah pusat,” ungkapnya.

Muridan berpendapat, Papua dapat berkembang bilamana semua penegak hukum, parpol, pimpinan daerah, maupun kota yang ada di Papua dipimpin orang asli Papua, sehingga mereka punya misi dan visi yang sama dalam membangun Papua. (C11-08).

Untuk membangun Papua dengan basis otonomi daerah, maka Papua harus diberikan perlakuan yang sama dengan daerah maupun pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Sebab, dengan cara otonomi yang benar Papua akan lebih cepat berkembang dan mampu membangun daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat Papua.

Menurut Dr Muridan S Widjojo dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada Pemda Papua dalam menangani semua permasalahan dan kebutuhan akan membuat Papua akan lebih cepat berkembang.

RI Harapkan Putaran Doha Kembali Berlangsung September

Jakarta ( Berita ) : Pemerintah Indonesia mengharapkan perundingan putaran Doha yang gagal mencapai kesepakatan beberapa waktu yang lalu dapat kembali dilangsungkan September mendatang.

Juru bicara Kepresidenan bidang luar negeri Dino Patti Djalal dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kepresidenan Jakarta, Senin [25/08] , mengatakan harapan itu terkait dengan akan berlangsungnya pemilihan Presiden di Amerika Serikat.

“Alasan Indonesia karena di AS akan ada pemilu, kita mengharapkan sebelum adanya presiden baru dan ‘political cycle’ belum membeku,” katanya.

Dino mengatakan masih ada peluang untuk menuntaskan putaran Doha tersebut sehingga mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Ia menjelaskan dalam tiga hingga empat hari terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan lobi terkait hal itu. “Presiden memberikan perhatian pada pembicaraan putaran Doha. Bila ini gagal akan memberikan pengaruh buruk termasuk bagi Indonesia,” katanya.

Dino mengatakan pada Kamis (21/8), Presiden Yudhoyono telah menelepon Presiden Brasil Lula Da Silva, sementara pada Jumat (22/8) mengirimkan surat pada Presiden China Hu Jintao yang dititipkan melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berkunjung ke Beijing.

“Pada Sabtu (23/8) dari kediaman di Cikeas melakukan pembicaraan pertelepon dengan PM India Manmohan Singh,” katanya.

Menurut Dino, dalam tiga kontak yang dilakukan oleh Presiden, ketiganya menyampaikan tentang keprihatinan masih terhambatnya pembicaraan putaran Doha dan mendorong kembali berlangsungnya negosiasi.

“Indonesia sebagai koordinator G 33 dan anggota G 20 akan terus berupaya agar hasil pembicaraan putaran Doha dapat berhasil,” ungkap Dino.

Presiden, menurut Dino, menyampaikan perlu adanya koordinasi diplomatik sehingga kompromi dapat dicapai dan perlunya ada upaya menjembatani. Saat ini, kata Dino, putaran Doha sudah mencapai kesepakatan 90 persen, tinggal 10 persen terkait mekanisme teknis yang masih alot untuk disepakati. ( ant )

Presiden SBY Terima Kunjungan Raja Swaziland

Jakarta ( Berita ) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin [25/08] , menerima kunjungan Raja Swaziland, Mswasti III di Istana Merdeka Jakarta. Raja Swaziland tiba di Istana Negara pada pukul 11.00 WIB dan disambut oleh Presiden beserta Ibu Ani Yudhoyono di teras Istana Negara.

Raja Mswasti III dalam kunjungan kerjanya di Indonesia, didampingi oleh permaisuri dan sejumlah pejabat Swaziland. Presiden Yudhoyono dan Raja Mswasti III akan melakukan pembicaraan bilateral terkait kerjasama kedua negara. Kerajaan Swaziland dengan luas wilayah sebesar 17.364 km2 ini berbatasan dengan Mozambik di Timur sebelah dan Afrika Selatan di sebelah Barat.

Kembangkan Kerja Sama

Pemerintah Indonesia siap mengembangkan kerja sama teknis dengan Swaziland yang berada di benua Afrika di sejumlah bidang sehingga saling menguntungkan kedua negara.

Juru bicara Kepresidenan bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal dalam konferensi pers di kantor Kepresidenan Jakarta, Senin, mengatakan hal itu dibicarakan dalam pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Raja Mswasti III di Istana Merdeka.

“Presiden menawarkan kerja sama teknis di bidang pendidikan dan pertanian. Untuk bidang pendidikan kerja sama dilakukan dengan pemberian bantuan beasiswa,” katanya. Sementara itu di bidang kerjasama ekonomi, nilai perdagangan RI dan Swaziland mencapai 21 juta dolar AS/tahun .

“Presiden mengharapkan ada peningkatan nilai perdagangan dan kerja sama di sektor tersebut,” kata Dino. Indonesia dan Swaziland telah membentuk komisi bersama pada 2004 untuk membahas peningkatan hubungan kedua negara dalam berbagai sektor. “Joint Commision diharapkan akan melakukan pertemuan pada akhir tahun ini,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengucapkan selamat pada Raja Mswasti III atas peringatan 40 tahun kemerdekaan Swaziland dan juga ulang tahun Mswasti III yang memasuki usia 40 tahun.

Presiden saat menerima kunjungan kerja Raja Mswasti III didampingi oleh Ibu Ani Yudhoyono, Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda, Mensesneg Hatta Radjasa dan Duta Besar RI untuk Afrika Selatan Sugeng Rahardjo. ( ant )